PESISIR SELATAN — Upaya mendorong hilirisasi komoditas jagung dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian masyarakat dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Revitalisasi dan Pembentukan Kelembagaan Pengelola Industri Pengolahan Jagung (IPJ) di Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

FGD yang digelar di Kantor Nagari Lunang Tiga, Rabu (26/8/2026), merupakan bagian dari Program Ekspedisi Patriot 2026 yang diselenggarakan melalui kerja sama Kementerian Transmigrasi dan IPB University.

FGD dihadiri Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pesisir Selatan Syamwil, S.STP., M.M., Wali Nagari Lunang Tiga, BUMNag Lunang Tiga, Koperasi Transmigrasi Lunang Silaut (Koptrans), Balai Penyuluh Pertanian (BPP), serta unsur pemerintahan dan petani.

Dalam forum tersebut, Tim Ekspedisi Patriot memaparkan hasil analisis dan rekomendasi skema pengembangan ekosistem bisnis IPJ. Pembahasan mencakup kesiapan fasilitas, kelembagaan pengelola, ketersediaan bahan baku, hingga peluang pengembangan dan pemasaran produk olahan jagung.

Koordinator Lapangan Tim Ekspedisi Patriot 2026, Audri Aulia Masita D., SE., M.Si. mengatakan tim berperan sebagai fasilitator dan akselerator dalam pengembangan IPJ, bukan sebagai pihak yang mengambil alih pengelolaan.

“Tim Patriot bertugas sebagai fasilitator untuk mempertemukan kebutuhan dan kepentingan para stakeholder IPJ, sekaligus menjadi akselerator untuk memastikan IPJ dapat segera berjalan,” ujar Audri Aulia.

Kepala Dinas Syamwil meminta fasilitas IPJ segera dioperasikan agar dapat dimanfaatkan untuk mengolah produksi jagung petani di Kecamatan Lunang dan Silaut.

“Fasilitas IPJ ini kami harapkan sesegera mungkin dapat beroperasi, sehingga komoditas jagung yang dihasilkan petani di kawasan Lunang dan Silaut bisa mendapatkan nilai tambah,” ujar Syamwil.

Syamwil juga menekankan perlunya memperjelas kedudukan dan pembagian peran antara BUMNag Lunang Tiga dan Koptrans dalam kelembagaan IPJ. Kejelasan tersebut dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan industri.

“Kedudukan antara BUMNag dan Koptrans dalam konteks kelembagaan IPJ perlu diperjelas. Masing-masing harus memiliki peran dan fungsi yang jelas agar pengelolaannya tidak tumpang tindih,” kata Syamwil.

Reaktivasi IPJ diharapkan menjadi langkah konkret untuk mendorong hilirisasi jagung, dari yang sebelumnya dipasarkan sebagai bahan baku menjadi produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, pemerintahan nagari, BUMNag, Koptrans, BPP, masyarakat, dan Tim Ekspedisi Patriot menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem bisnis IPJ.

FGD tersebut menghasilkan dua agenda penting yang perlu ditindaklanjuti, yakni percepatan pengoperasian fasilitas IPJ serta penataan kelembagaan, khususnya kejelasan peran BUMNag dan Koptrans, agar industri pengolahan jagung di Lunang Tiga dapat segera berjalan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.